jump to navigation

LOGIKA PENDUKUNG LIBERALISASI SEKSUAL ITU MENGADA-ADA November 13, 2008

Posted by gusuwik in Afkar Politik.
trackback

Munculnya UU yang mengatur Pornografi dan Pornoaksi mendapat penentangan sengit dari kalangan liberal dan feminis. Entah ada apa dengan mereka. Seperti orang ‘kalap’ mereka pun menggunakan logika ‘sekenanya’ yang kadang-kadang justru terlihat ‘mengada-ada’. Bagaimana sebenarnya bangunan logika mereka? Dimana letak ‘mengada-adanya’? Apakah RUU Pornografi yang akan disahkan sudah sesuai dengan harapan? Adakah ‘catatan kritis’ terhadap RUU Pornografi? Apakah RUU Pornografi justru menjadi ‘pengatur kebolehan’ bukan bersifat melarang? Dan sebenarnya, apa yang melatarbelakangi munculnya RUU Pornografi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, redaksi al-Waie (gus uwik) mewawancara Ust. Muhammad Rochmat S Labib (Ketua DPP HTI). Berikut petikannya:

Ada yang berpandangan, RUU pornografi tidak diperlukan. Alasannya, lebih baik persoalan itu diserahkan saja kepada keluarga untuk melakukan pendidikan. Toh semua orang juga tahu, pornografi itu buruk. Bagaimana menyikapi pandangan tersebut?

Pandangan itu jelas salah besar. Sebab, tidak ada satu pun kejahatan di dunia ini yang pemberantasannya diserahkan kepada keluarga. Untuk bisa memberantas kejahatan apa pun, pasti dibutuhkan tangan negara untuk melakukannya. Caranya adalah dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada semua pelaku yang terlibat. Ini berlaku untuk kejahatan apa saja. Termasuk dalam soal pornografi. Semua yang terlibat, mulai dari produsen, pelaku, penyebar, pengguna, dan sebagainya harus dihukum. Dengan begitu, mata rantai pornografi dan pornoaksi dapat diputus.

Tindakan tegas itu jelas tidak mungkin oleh keluarga. Yang bisa dilakukan keluarga hanya sebatas menghimbau anggota keluarganya agar tidak terlibat dalam pornografi. Itu pun tidak ada jaminan setiap keluarga melakukan pendidikan yang sama.

Pemberantasan pornografi lewat keluarga kian mustahil jika melihat pornografi yang telah bergentayangan sedimikain rupa. Hampir tidak ada ruang tanpa dihadiri pornografi. Bagaimana mungkin orang tua bisa memberikan pendidikan secara optimal, jika anak-anak dikepung oleh pornografi di sekitarnya? Tidak terperngaruh saja sudah untung. Oleh karena itu, membebankan pemberantasan pornografi kepada keluarga bukan hanya salah, namun juga berbahaya.

Ada juga yang mengatakan bahwa ‘klausul’ tentang asusila sudah diatur dalam KUHP sehingga tidak perlu diundangkan secara khusus. Bagaimana Ust memandang masalah ini?

Dalam KUHP tidak satu pun yang secara khusus mengatur pornografi. Yang ada hanya pelanggaran susila. Itu pun sangat global dan multitafsir. Masing-masing hakim bisa memberikan penafsirannya sendiri-sendiri. Sehingga UU tersebut tidak bisa menghukum pelaku pornografi dan pornoaksi.

Bukti jelas akan hal itu adalah majalah Playboy Indonesia, yang jelas-jelas mengusung pronografi, diputus tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menunjukkan, KUHP tidak bisa berbuat banyak menghadapi serbuan pornografi dan pornoaksi. Peredaran pornografi yang kini demikian bebas beredara di masyarakat juga menjadi bukti lainnya. Sampai-sampai Indonesia dimasukkan sebagai negara paling bebas dalam pornografi nomor dua setelah Rusia. Oleh karena itu, menolak RUU Pornografi sembari mencukupkan diri dengan KUHP sama halnya berharap pornografi dan pornoaksi tetap merajalela dalam kehidupan.

Jadi, kita apakah sangat membutuhkan undang-undang yang melarang pornografi dan pornoaksi?

Ya, benar. Sebab, membanjirnya pornografi dan pornoaksi hanya bisa dihadang oleh undang-undang yang tegas melarang dan memberantasnya. Ada undang-undang yang tegas melarang saja, suatu kejahatan masih dimungkinkan terjadi, apalagi tidak ada.

Tapi ada yang bilang bahwa undang-undang itu mendiskriminasi wanita dan ancaman bagi non-Muslim, benarkah demikian?

Apakah yang dimaksud dengan mendiskriminasi wanita? Apakah karena bagian tubuh wanita lebih banyak tidak boleh dipertontonkan sebagaimana laki-laki? Kalau itu yang dimaksud dengan mendiskriminasi, itu jelas kesimpulan yang salah. Sebab, memang terdapat perbedaan fisik antara tubuh laki-laki dan perempuan. Bagian tubuh jauh lebih menarik. Oleh karena itu, dalam kasus pornografi, tubuh wanitalah yang lebih banyak dipertontonkan. Karena faktanya berbeda, maka solusi yang diberikan terhadapnya pun harus berbeda. Tak mengherankan jika dalam Islam dibedakan batas aurat antara keduanya. Ibarat penyakit, ketika penyakitnya berbeda, tentulah obat yang diberikan berbeda.

Bisa jadi jadi ada yang beralasan, apa salahnya wanita mempertontonkan keindahan tubuhnya. Tapi harus diingat, wanita pula yang akan jadi korban jika pameran aurat itu dibebaskan. Berbagai kasus pemerkosaan akibat pornografi, wanitalah menjadi korbannya. Di Amerika misalnya, pada 1995 terjadi kasus pemerkosaan sebanyak 683.280. Setiap 1 dari 3 wanita pasti mengalami kekerasan seksual seumur hidupnya. Setiap 1 dari 4 mahasiswi perguruan tinggi pasti pernah diperkosa/mengalami percobaan perkosaan. (sumber: United States Department of Justice-Violence Against Women Office).

Sementara pemerkosaan bisa menimbulkan dampak-dampak emosional, mental, dan psikologis bagi korban dan keluarganya. Sensus di AS menunjukkan bahwa 1,3 juta perempuan sedang mengidap suatu penyakit akibat pemerkosaan yang dikenal dengan rape related post traumatic disorder (RR-PTSD); 3,8 juta perempuan pernah mengidap RR-PTSD; diperkirakan 211.000 perempuan akan mengidap RR-PTSD setiap tahunnya.

Oleh karena itu, pelarangan pornografi justru melindungi wanita. Demikian juga non-Muslim. Mereka juga ikut terlindungi.

Para penentang itu beralasan bahwa salah satu kekhawatiran mereka adalah terjadinya Arabisasi atau Islamisasi, benarkah demikian?

Kita juga patut heran kepada mereka, mengapa kalau sesuatu yang datangnya dari Islam dan Arab mesti dicurigai dan ditentang? Pertanyaannya, apakah yang berasal dari Islam dan Arab pasti buruk sehingga layak untuk ditolak? Jika tidak, mengapa kita tidak bersikap lebih objektif sehingga mau menerima kebaikan dan kebenaran dari mana pun, termasuk dari Islam dan Arab.

Jika penolakan itu didasarkan kepada nasionalisme, mengapa sikap yang sama tidak diberlakukan terhadap Barat? Dalam soal berpakaian, misalnya pakaian ala Barat lah yang wajib dikenakan. Lihat saja bagaimana seluruh siswa sekolah, birokrat, atau tentara dipaksa untuk mengenakan celana, rok, dasi, atau topi yang notabene pakaian ala Barat. Mengapa tidak ada yang protes dan menentang? Apakah karena berasal dari Barat sehingga pasti baik dan layak diterima?

Oleh karena itu, menolak larangan pornografi dengan alasan Arabisasi atau Islamisasi adalah alasan yang mengada-ada. Seharusnya, bisa bersikap lebih objektif. Dari mana pun datangnya, jika benar dan membawa kebaikan bagi kita, harus diterima. Sebaliknya, jika salah dan membawa kehancuran, sekalipun itu tradisi sendiri yang telah berurat berakar, harus ditinggalkan. Kalau Arabisasi barangkali masih harus diteliti ulang. Namun kalau dari Islam semestinya justru harus diterima. Sebab Islam sudah pasti benar karena datang dari Dzat Yang Maha Benar.

Ada juga yang menolak RUU Pornografi karena khawatir akan menghancurkan budaya dan akan terjadi penyeragaman budaya?

Alasan ini juga mengada-ada. Kalau itu alasannya, mengapa tidak ada yang menentang ketika semua pakaian tradisional, termasuk koteka, tidak boleh digunakan dalam berbagai kegiatan resmi tersebut? Mengapa tidak ada yang berteriak bahwa kebijakan itu bisa melenyapkan kekayaan budaya Indonesia?

Demikian juga ketika ada keharus mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor. Mengapa kebijakan itu tidak dianggap telah memberangus budaya lokal yang mengenakan blangkon (penutup kepala khas Jawa)? Barangkali saja karena semua menyadari betapa betapa bahayanya mengendarai sepeda motor tanpa helm yang melindungi kepala mereka sehingga harus merelakan meninggalkan blangkon-nya.

Kasus pornografi pun tidak jauh berbeda. Ketika aurat dipamerkan dalam ruang publik dipandang membahayakan bagi kehidupan, harus dilarang. Termasuk pakaian adat itu sudah jelas terkatagori porno dan membahayakan. Harus direlakan untuk ditinggalkan. Bukan malah dilestarikan, apalagi dikembangkan. Atau dijadikan sebagai alasan menolak pelarangan pornografi dan pornoaksi.

Lalu bagaimana isi draft terakhir RUU Pornografi menurut Ustadz, apa sudah memenuhi harapan?

Itu yang kita prihatinkan. Dalam draft terakhir yang saya baca, ada perubahan cukup mendasar pada RUU ini. Jika draft sebelumnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, kini kata Anti dan Pornoaksi dihilangkan. Sehingga menjadi RUU Pornografi. Penghilangan dua kata tersebut sangat berarti. Dihilangkannya kata ’Anti’ mengesankan bahwa yang diinginkan oleh RUU ini hanyalah mengatur atau meregulasi pornografi. Bukan melarang atau memberantasnya. Kesan ini kian menemukan buktinya jika kita menelaah beberapa pasal-pasal di dalamnya.

Demikian juga penghilangan kata ’Pornoaksi’. Itu menunjukkan bahwa pornoaksi tidak termasuk dalam perkara yang diatur dalam RUU ini. Berbeda dengan draft RUU APP yang secara tegas menjelaskan perkara pornoaksi, di dalam RUU pornografi ini tidak ditemukan sama sekali kata ’pornoaksi’. Jika dicermati, memang ada upaya untuk memperluas makna pornografi sehingga mencakup pornoaksi juga. Akan tetapi, cakupannya tidak menyeluruh sehingga banyak tindakan pornoaksi yang tidak tercakup dalam RUU ini. Padahal, pornoaksi tidak kalah bahayanya bagi kehidupan dibandingkan pornografi.

Bisa diberikan penjelasan lebih detail yang menunjukkan bahwa RUU ini hanya sekadar regulasi, dan bukan memberantasnya?

Dalam draft RUU ini, pornografi dikelompokkan menjadi dua macam. Ada pornografi yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pornografi yang dilarang itu berupa lima materi, yakni: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; dan alat kelamin.

Jika dicermati, kelima materi pornografi itu, hanya berkisar kepada kalamin. Persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, dan alat kelamin jelas menunjukkan pornografi yang dilarang hanya berkisar kepada kelamin. Mungkin hanya kata ‘ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan’ yang bisa memberikan pengertian lebih luas. Namun jika ketelanjangan diartikan sebagai ‘tanpa busana’, berarti juga terlihat kelaminnya.

Karena pornografi yang dilarang hanya mencakup lima materi itu, berarti materi pornografi selainnya diperbolehkan. Dengan demikian, mempertontonkan beberapa anggota tubuh lainnya, sekalipun juga dapat membangkitkan hasrat seksual dan melanggar kesusilaan, seperti paha, pinggul, pantat, punggung, pusar, perut, dan payudara tidak termasuk dalam pornografi yang dilarang.

Bertolak dari pasal itu, berarti banyak aksi porno yang tidak dikatagorikan sebagai pornografi terlarang, seperti tarian atau goyangan erotis. Demikian juga berbagai aktivitas yang mengarah kepada hubungan seks, seperti berciuman, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, dsb.

Selain kesimpulan itu, apakah ada pasal-pasal yang secara tegas memperbolehkan materi pornografi yang dilarang itu?

Ya, ada. Dalam pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pornografi selain yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undang. Pasal ini secara jelas menunjukkan bahwa selain pornografi yang dilarang, ada juga materi pornografi yang diperbolehkan. Kendati harus mengikuti peraturan perundang-undangan, namun jelas tidak ada larangan terhadapnya.

Dalam ayat 2 juga dijelaskan bahwa jenis pornografi tersebut harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘di tempat dan dengan cara khusus’ misalnya penempatan yang tidak dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Berdasarkan pasal ini, pornografi justru mendapatkan legalisasi untuk berkembang tanpa takut diusik jika sudah memenuhi kriteria ‘dilakukan di tempat dan cara khusus’.

Kalau hanya regulasi, berarti belum sesuai dengan harapan masyarakat dong?

Ya, masih jauh. Bahkan sangat naif. Undang-undang yang diharapkan dapat melindungi rakyat dari bahaya pornografi justru malah melindungi dan melegalisasi pornografi. Majalah Playboy Indonesia dan semacamnya yang tidak menampakkan alat kelamin justru menjadi legal menurut pasal ini asalkan dalam peredarannya dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Patut ditegaskan, pornografi bukan hanya berbahaya bagi anak-anak. Berbagai tindak kejahatan yang diakibatkan pornografi, seperti seks bebas, pemerkosaan, dan sebagainya kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa.

Apa kira-kira yang melatar belakangi munculnya RUU Pornografi itu?

Sebagaimana layaknya undang-undang lainnya, RUU ini hasil kompromi berbagai pihak dan kepentingan. Termasuk intervensi asing. Ini diakui sendiri oleh Ketua Pansus Balkan Kaplale ketika menemui delegasi dari Hizbut Tahrir. Dia juga menyebut, ada dua negara yang paling kuat menekan, yakni Inggris dan Australia. Maka jadilah RUU yang tidak tegas melarang pornografi. Namun anehnya, masih saja ada saja yang menentang RUU ini disahkan dengan berbagai dalih.

Kalau begitu, kira-kira undang-undang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat?

Kembalikan saja Kepada Islam. Islam memiliki kondep jauh lebih sopan dan beradab berkaiatan dengan masalah ini. Konsep itu adalah mengenai aurat dan tata aturannya. Batas aurat dalam Islam itu amat jelas dan baku.

Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut. Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni: jilbab dan kerudung—adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornografi.

Islam juga melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Di antaranya Islam melarang tabarruj (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman, berpelukan, bercampur-baur antara pria-wanita, berkhalwat dengan wanita bukan mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan perzinaan. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornoaksi.

Singkat kata, terapkan syariah secara kaffah, niscaya pornografi akan tersingkir dari kehidupan.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: