jump to navigation

Asing Menguasai ENERGI PRIMER Indonesia August 25, 2008

Posted by gusuwik in Afkar Politik.
trackback

Begitu memilukan melihat realitas kondisi masyarakat Indonesia kini. Beban hidup terasa semakin berat bagi kebanyakan rakyat. ”Kebijakan” demi ”kebijakan” yang dilakukan penguasa menjadikan rakyat semakin melarat. Rakyat seolah tidak boleh istirahat sebentar saja untuk tidak dihimpit berbagai beban kehidupan tersebut.

Belum selesai dari ”hantaman” badai kenaikan harga BBM, pemerintah kemudian menaikkan harga bahan bakar lain seperti gas. Pemerintah sebelumnya berjanji tidak akan menaikkan harga gas. Namun, kini gas dengan volume 12 kg dicabut subsidinya oleh pemerintah, walau gas 3kg tidak dinaikkan. Walhasil, harganya pun melambung tinggi. Menyedihkannya, kenaikan harga yang ada hanya meliputi kenaikan ongkos distribusi dan kelengkapannya, belum termasuk komponen harga gas sendiri yang sudah naik ditingkat internasional. Oleh karenanya, bisa jadi, kenaikan harga gas jilid kedua tidak akan berlangsung lama.

Belum reda, kini, di berbagai wilayah negeri kembali mengalami pergiliran pemadaman listrik. Efek buruknya semakin serius. Di Jawa Tengah, jika kondisi demikian terus berkepanjangan, pemadaman listrik yang tidak terjadwal itu bisa membuat banyak pengusaha gulung tikar. Bagi industri tekstil, pemadaman listrik bergilir yang tidak terjadwal sangat merugikan. Dalam sehari, mereka bisa kehilangan puluhan hingga ratusan juta rupiah karena proses produksi terhenti tiba-tiba. (Kompas, 6 Juli 2008). Ratusan buruh tekstil menyerbu kantor PLN Kota Pekalongan, Kamis pagi (3/7), lantaran terancam PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh perusahaan, menyusul seringnya dilakukan pemadaman listrik oleh PLN di wilayah Kabupaten/Kota Pekalongan (www.wawasandigital.com). Para pengusaha Jepang –yang telah menanamkan investanisinya lebih dari 40 milyar US dollar di Indonesia–bahkan akan mengancam hengkang dari Indonesia jika permasalahan listrik ini tak kunjung usai. (Kabar Petang, Tvone 7/7/08).

Salah Kebijakan Energi Primer

Membumbungnya harga BBM dan gas di Indonesia, jika ditelusuri lebih dalam maka akan ditemukan akar masalahnya yakni amburadulnya kebijakan energi primer (BBM dan Gas) dan sekunder (PLN) di Indonesia.

Problem kelangkaan BBM menurut Bapak Sodik (SP Pertamina) diakibatkan oleh rusaknya sistem yang digunakan oleh pemerintah. Ujungnya adalah diterapkannya UU 22/2001 tentang Minyak dan Gasbumi yang sangat liberal. Pemerintah, melalui UU ini, lepas tanggung jawab dalam pengelolaan MIGAS. Sebab dalam UU ini pemerintah pertama: membuka peluang pengelolaan MIGAS karena BUMN MIGAS Nasional di privatisasi, Kedua: pemerintah justru memberikan kewenangan kepada perusahaan asing maupun domistik melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan ketiga: perusahaan asing dan domestik dibiarkan menetapkan harga sendiri. Sungguh aneh.

Padahal, di Indonesia dengan 60 kontraktor MIGAS yang ada terkatagori kedalam 3 kelompok, (1) Super Major yang terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco ternyata menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% Indonesia. (2) Major yang terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex telah menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Dan (3) Perusahaan independen menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%. Walhasil, kita bisa melihat bahwa minyak dan gas bumi kita hampir 90% telah dikuasai oleh asing. Mereka semua adalah perusahaan multi nasional asing dan berwatak kapitalis tulen. Wajar jika negeri berlimpah ruah akan minyak dan gas ini ’meradang’ tatkala harga minyak mentah dan gas dunia naik. Semuanya dijual keluar negeri oleh perusahaan asing tersebut.

Padahal dalam jantung bumi Pertiwi Indonesia, terdapat sekitar 60 cekungan minyak dan gas bumi (basin) dimana baru 38 diantaranya telah dieksplorasi. Dalam cekungan tersebut terdapat sumberdaya (Resources) sebanyak 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Dimana potensi cadangan sebanyak 9,67 miliar barel minyak dan 156,92 TCF gas. Kesemuanya itu baru dieksplorasi hingga tahun 2000 sebesar 0,46 miliar barel minyak dan 2,6 triliun TCF gas. Oleh karenanya, jika menilik angka volume dan kapasitas BBM, sebenarnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri, tegas Bapak Sodik (SP Pertamina). Tetapi permasalahan adalah pada liberalisasi sektor MIGAS ini yang membebaskan dengan sebebas-bebasnya asiing mengeruk kekayaan minyak dan gas Indonesia. Yakni melalui UU 22/2001 tentang MIGAS yang justru memberikan hak/kewenangan kepada perusahaan swasta Nasional maupun swasta asing yang nota bene bukan untuk kepentingan rakyat.

Sedangkan dalam pengelolaan energi sekunder (PLN), byar pet nya PLN juga diakibatkan oleh salah urus pemerintah. Menurut IR. Daryoko (Ketua SP PLN), byar pet nya PLN salah satu penyebabnya adalah adanya inefisiensi ‘sistemik’. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan pasokan energi primer (batubara dan gas) di pembangkit-pembangkit yang ada. Sebab, tatkala berbicara tentang inefisensi, menerut Ir Daryoko, sebenarnya tahun 80-an PLN sudah menyiapkan beberapa pembangkit yang bisa dioperasikan dengan bahan bakar gas dan minyak (dual firing). Pembangkit ini mampu menghasilkan daya sebanyak 37% dari total daya yang dihasilkan seluruh pembangkit PLN.

Untuk Jawa-Bali saja, masih menurut Ir. Daryoko, yang memiliki 90% dari total kapasitas terpasang PLTU/PLTGU PLN, semuanya telah dibuat dengan sistem dual firing. Pembangkit ini seharusnya dioperasikan pakai gas. Karena biayanya lebih murah. Jika dioperasikan dengan gas maka hanya membutuhkan biaya 7 triliun/tahun. Namun, kronisnya, pasokan gas saat ini tidak ada karena ada regulasi minyak dan gas yang ‘njomplang’ dimana sebagian besar justru di eksport ke luar negeri bukan untuk pasokan kebutuhan dalam negeri. Sedangkan jika pembangkit memakai minyak, maka akan menghabiskan biaya sebesar 33 triliun/tahun. Jadi, gara-gara tidak ada gas maka menyebabkan inefisiensi sistemik sebesar 26 triliun/tahunnya. Walhasil, semakin melambungnya harga BBM, gas yang berakibat pada kelangkaan pasokan bahan bakar pada listrik sehingga terjadi pemadaman bergilir disebabkan oleh salah urus dalam energi primernya.

Asing Yang Diuntungkan

Lalu, siapa yang diuntungkan diatas penderitaan rakyat ini? Jawabnya adalah Asing dan para anteknya! Asinglah yang secara riil telah memiliki berbagai engeri primer negara ini. Pemaksaan sistem ekonmi Kapitalis yang menyebabkan berbagai liberalisasi di sekor energi adalah jalan asing untuk menguasai eneri primer kita.

Liberalisasi dan Kapitalisasi berbagai sktor strategis di negeri ini sangat tersistematis dengan rapi. Bahkan langkah demi langkah dilakukan dengan cermat. Dimulai dari mengubah berbagai UU dengan biaya yang cukup mahal. Ketika masyarakat negeri ini euporia dengan reformasi, berbagai UU energi primer telah di ubah oleh asing. UU No. 22/2001 tentang minyak dan gasbumi, pembuatannya dibiayai oleh USAID dan World Bank sebesar 40 juta US dollar. UU No 20/2002 tentang kelistrikan dibiayai oleh Bank Dunia dan ADB sebesar 450 juta US dollar. UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air pembuatannya dibiayai oleh Bank Dunia sebesar 350 juta US dollar. (Abdullah Sodik, SP Pertamina, Pengelolaan Migas Amburadul?, Jakarta 12 Juni 2008).

Demikian halnya dengan lisrik. Krisis listrik dengan segala macam pencitraan negatif tentang PLN, adalah merupakan paket liberalisasi energi ini. PLN terus dicitrakan negatif dan tidak efesien. Dan kondisi PLN demikian, menurut UU Kelistrikan No 20/2002, maka arahnya PLN ini akan diswastakan. Sementara perlu diketahui, bahwa harga minimal sebuah pembangkit listrik adalah 5.5 trilyun. Sehingga peluang yang akan membeli pembangkit tersebut adalah swasta asing.

Syari’ah Islam Mengelola Energi Primer

Dalam pandangan islam, semua sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia, baik primer, seperti batu bara, minyak bumi, gas, energi matahari beserta turunannya (energi air, angin, gelombang laut), pasang surut dan panas bumi dan nuklir maupun sekunder seperti listrik adalah HAK MILIK UMUM (Milkiyatul Aammah). Dan Pengelola Hak Milik Umum adalah negara, melalui perusahaan milik negara (BUMN). Karenanya tidak diperbolehkan individu untuk memiliki energi tersebut untuk dikomersilkan. Melakukan liberaliasasi yang pada akhirnya berujung pada privatisasi sektor-sektor tersebut dilarang dalam pandangan Islam. Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإَِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ [رواه ابن ماجه]

Kami diberitahu oleh Abdullah bin Sa’id, kami diberitahu oleh Abdullah bin Khirasy bin Hausyab as-Syaibani, dari al-Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibn ‘Abbas berkata. Rasulullah saw. bersabda: “Kaum Muslim itu sama membutuhkan tiga hal: air, padang dan api. Dan, harganya pun haram.” (Hr. Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah)

Air, api dan padang adalah tiga perkara yang dibutuhkan oleh semua orang demi kelangsungan hidupnya, sehingga Nabi menyebut, bahwa kaum Muslim (bahkan seluruh manusia) sama-sama membutuhkannya. Karena itu, ketiganya disebut sebagai perkara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka, Islam menetapkan perkara seperti ini sebagai Hak Milik Umum.

Semua sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur yang berkaitan dan digunakan untuk kebutuhan tersebut juga dinyatakan sebagai Hak Milik Umum. Seperti pompa air untuk menyedot mata air, sumur bor, sungai, selat, serta salurat air yang dialirkan ke rumah-rumah adalah Hak Milik Umum. Begitu juga alat pembangkit listrik, seperti PLTU, PLTA, dan sebagainya, termasuk jaringan, kawat dan gardunya adalah Hak Milik Umum. Begitu juga tambang gas, minyak, batubara, emas, dan sebagainya adalah Hak Milik Umum.

Perusahaan yang bergerak dan mengelola Hak Milik Umum adalah Perusahaan Umum, yang tidak boleh diprivatisasi, apalagi dijual kepada pihak asing.

Wahai Kaum Muslimin

Kita juga jangan mau terus dibodohi dengan berbagai opini menyesatkan seputar kenaikan BBM, penghematan listirik dan konversi penggunaan minyak tanah ke gas. Kenyataan yang hari demi hari semakin terbukti adalah bahwa kekayaan energi tersebut telah dikuasai asing dengan diterapkannya Ekonomi Kapitalis di negeri ini.

Dan selain Allah SWT memberikan anugerah kekayaan tersebut, Dia juga memberikan jalan untuk mengembalikan hak kita tersebut. Yakni dengan mengubah secara revolusioner sistem pengaturan energi primer tersebut dengan syari’ah Islam. BBM, gas, batu bara, listrik dan berbagai bentuk energi lainnya harus diatur dengan mekanisme syai’ah dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Tidakkah telah tiba saatnya untuk mengatur Indonesia ini dengan syariah agar menjadi lebih baik?[]

Advertisements

Comments»

1. Elfizon Anwar - August 27, 2008

Ya jangankan Indonesia, negeri Arab Saudi dan negeri-negeri di Timur Tengah yang ‘kata’-nya Islami, pun ‘energi’-nya sudah dikuasai oleh negeri Super Power. Bahkan, bukan energinya saja, nyawa raja pun sudah digadaikan pada pengasa Super Power ini. Tinggal, apakah Umat Islam di Indonesia akan terus begini?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: