jump to navigation

INDONESIA FOR SALE August 25, 2008

Posted by gusuwik in Afkar Politik.
trackback

Indonesia ‘dalam bahaya’. Indonesia telah terjual. Benarkah demikian? Apa indikasi bahwa Indonesia telah terjual? Siapa yang dengan tega menjual Indonesia? Bagaimana modus operandinya? Atas dasar kepentingan apa mereka menjual Indonesia? Untuk mengupas tuntas pertanyaan diatas, redaksi al-waie (gus uwik) mewawancara Bapak Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI, Dosen Tetap Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin serta Direktur Institut Ekonomi Ideologis Banjarmasin. Berikut petikannya:

Sejak kapan privatisasi di Indonesia dilaksanakan pemerintah?

Privatisasi BUMN

di Era Orde Baru melalui IPO

Tahun

BUMN

Saham yang dijual

1991

PT Semen Gresik

35%

1994

PT Indosat

35%

1995

PT Tambang Timah

35%

1995

PT Telkom

23%

1996

PT BNI 46

25%

1997

PT Aneka Tambang

35%

Privatisasi BUMN pertama kali dilakukan penguasa Orde Baru pada tahun 1991 dengan cara menjual 35% saham PT Semen Gresik di pasar modal Indonesia dan pasar modal Amerika. Kemudian privatisasi dilanjutkan pada tahun 1994 hingga 1997 dengan mencatatkan (listing) 5 BUMN besar di pasar modal.

Apa yang menjadi motif privatisasi BUMN pada waktu itu?

Penguasa Orde Baru melakukan privatisasi untuk pembayaran hutang luar negeri (HLN). Tahun 1991 HLN sudah mencapai US$ 45,72 milyar, atau hampir dua kali lipat jumlah HLN tahun 1985 sebesar US$ 25,32 milyar. Tahun 1995 HLN pemerintah Indonesia bertambah lagi menjadi US$ 59,58 milyar sehingga beberapa BUMN kembali diprivatisasi.

Apa bedanya pola privatisasi sekarang dengan era Orde Baru?

Dulu privatisasi dilakukan melalui Initial Public Offering (IPO) atau penjualan saham perdana di pasar modal. Sekarang privatisasi tidak hanya dilakukan melalui IPO, tetapi juga dengan cara strategic sales, yakni menjual langsung sebagian atau seluruh saham BUMN kepada investor asing.

Misalnya pemerintahan Presiden BJ Habibie menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada Cemex dari Mexico, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III kepada investor Australia. Pada tahun 2002 pemerintahan Presiden Megawati menjual 41,94% saham Indosat milik pemerintah kepada BUMN Singapura.

Di era Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono, jumlah BUMN yang diprivatisasi semakin bertambah. Awal tahun 2007 pemerintah merencanakan 15 BUMN diprivatisasi sedangkan awal tahun 2008 jumlah BUMN yang hendak diprivatisasi mencapai 44. Wapres Jusuf Kalla pernah menyampaikan bahwa hingga tahun 2009 jumlah BUMN yang diprivatisasi mencapai 69. Target pemerintah tahun 2015 hanya memiliki 25 BUMN.

Benarkah tujuan privatisasi baik?

Menteri Sofyan A Djalil pernah menyatakan privatisasi BUMN bukan untuk menjual BUMN melainkan untuk memberdayakan dan membuat BUMN menjadi lebih dinamis dan transparan. Dalam visi Kementerian Negara BUMN juga disebutkan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah BUMN, unggul di bidangnya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham.

Tentu saja klaim pemerintah pemerintah ini sangat tidak berdasar. Sebab privatisasi mengandung pengertian menjual aset negara dengan berbagai metode penjualan. Dengan kata lain setiap kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya pemindahan aset dan jasa milik negara ke tangan swasta (private sector) dikatagorikan sebagai privatisasi (swastanisasi).

Anggapan jika BUMN dikelola swasta khususnya investor asing akan bertambah baik kinerjanya dan lebih transparan hanyalah akal-akalan pemerintah saja. Faktanya BUMN yang dijual bukanlah BUMN yang rugi dan berkinerja buruk. Justru BUMN yang memiliki perolehan laba yang sangat tinggi. PT Semen Gresik misalnya baru-baru ini melaporkan perolehan laba semester I 2008 mencapai Rp 1 trilyun.

Bahkan tidak jarang BUMN yang diprivatisasi memiliki peranan vital dalam perekonomian seperti PT Pelindo II dan PT Pelindo III yang mengelola pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, PT Telkom, PT Telkomsel dan PT Indosat yang menguasai sektor telekomunikasi Indonesia. Sekarang pemerintah sendiri “gigit jari” sambil mengeluh perolehan dividen BUMN terus menurun akibat BUMN yang dimiliki semakin sedikit.

Juga tidak benar dengan memprivatisasi BUMN peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham akan bertambah. Pertanyaannya masyarakat mana yang dimaksud pemerintah? Tentu saja yang bisa membeli saham BUMN di pasar modal hanyalah masyarakat menengah ke atas, sementara pembelian saham di lantai bursa tujuannya bukanlah investasi tetapi sekedar cari untung dari bermain saham, sehingga pada dasarnya kebijakan privatisasi berpihak pada kaum bermodal bukan pada rakyat secara ke seluruhan.

Untuk menghindari resistensi dengan masyarakat, privatisasi dikemas dengan istilah yang berbeda-beda dengan alasan yang menyesatkan seperti agar lebih transparan, dinamis, mandiri, dan lebih kompetitip. Misalnya, untuk menjadikan Pertamina lebih transparan dan kompetitif di pasar global, pemerintah memisahkan peran Pertamina sebagai regulator dan operator. Contoh yang lain, PLN dipecah-pecah (unbundling) sehingga antara pembangkit listrik, distribusi dan retailnya tidak dalam satu kesatuan.

Jadi berbagai alasan privatisasi yang dikemukakan pemerintah merupakan kebohongan publik.

Mengapa pemerintah tega membohongi rakyat dan untuk apa sebenarnya privatisasi BUMN?

Sebenarnya kebijakan privatisasi yang dilakukan pemerintah tidak berdiri sendiri. Pemerintah kita berada di dalam kendali kekuatan asing di samping perang kepentingan para elit politik.

Pertama, sejak Orde Baru kemandirian ekonomi sudah rapuh seiring dengan keterikatan negara kita kepada lembaga-lembaga donor seperti World Bank, Asian Development Bank, IMF, USAID, dan IGGI/CGI.

Lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara asing memiliki kepentingan politik ekonomi terhadap Indonesia baik untuk keperluan pemenuhan energi dan bahan baku industri mereka maupun untuk memasarkan produk-produk mereka di negara kita. Karena itulah mereka memberikan pinjaman yang didesain sedemikian rupa agar kita tidak dapat melunasi hutang selama-lamanya. Dengan HLN negara kita diikat untuk memenuhi agenda politik ekonomi mereka sehingga posisi pemerintah Indonesia seperti kerbau yang dicocok hidungnya.

Lembaga seperti World Bank, IMF, ADB, dan USAID, memiliki peranan vital dalam mendorong liberalisasi ekonomi di Indonesia. Mereka menamakannya reformasi ekonomi (economic reform). Liberalisasi ekonomi semakna dengan pengamputasian peranan pemerintah (laissez faire) di dalam pembangunan dan perekonomian. Karena itu, privatisasi BUMN merupakan syarat mutlak liberalisasi ekonomi Indonesia.

Pada akhir tahun 2001, ADB menerbitkan news release yang berjudul Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program. Dalam release ini ADB memberikan pinjaman US$ 400 juta dengan syarat pelaksanaan program privatisasi di Indonesia. Lembaga donor pemerintah AS USAID dalam USAIN Strategic plan for Indonesia 2004-2008 menyebutkan kerja sama yang erat dengan World Bank dalam mengarahkan terjadinya privatisasi.

Kedua, meskipun privatisasi bersifat merusak perekonomian nasional para elit politik yang korup menjadikan privatisasi sebagai bagian pembiayaan pemenangan pemilu dan pilpres. Dalam kasus privatisasi Indosat tahun 2002, salah satu partai politik yang berkuasa waktu itu disinyalir menerima komisi penjualan sebesar 7% untuk pemenangan pemilu 2004. ICW dalam Corruption Outlook 2008 memperingatkan dorongan untuk melakukan korupsi bertambah seiring dengan persiapan pemilu dan pilpres 2008. Menurut ICW rencana pemerintah memprivatisasi BUMN secara besar-besaran harus diwaspadai. Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mempublikasikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan per Juni 2008 meningkat drastis menjadi 17.331 kasus.

Bagaimana pandangan Syariah Islam terhadap privatisasi?

Privatisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi Kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan individu. Islam melarang kita mengadopsi konsep-konsep ekonomi yang secara asas bertentangan dengan akidah, apalagi fakta privatisasi menyebabkan kesengsaraan masyarakat dan ketidakmandirian perekonomian nasional.

Ide privatisasi pada dasarnya meniadakan peranan pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan publik, kemudian menyerahkannya kepada para investor. Ide ini berpijak pada pandangan Adam Smith yang menghendaki perekonomian berjalan tanpa campur tangan pemerintah atau laissez faire.

Paradigma laissez faire sangat bertentangan dengan paradigma Islam, yakni negara merupakan pengatur dan pelayan urusan rakyat (ri’ayatu as-su’un al-ummah). Sedangkan privatisasi memiliki konsekwensi semakin minimnya pelayanan publik dan penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat oleh negara. Padahal Rasulullah SAW bersabda, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”. (HR Bukhari dan Muslim).

Dari sisi bidang usaha, sebagian BUMN bergerak di sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam seperti PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT Pertamina, PT PGN, PT Semen Gresik, Perhutani, sebagian lagi berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum atau memanfaatkan harta milik umum seperti PT Telkom, PT Jasa Marga, PT PLN. Bidang usaha BUMN ini termasuk harta milik umum sehingga Islam melarang negara menjual dan menyerahkan kepada swasta dan asing sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api”.

BUMN-BUMN strategis yang memiliki peranan vital dalam perekonomian dan mengusung kepentingan nasional seperti PT Dirgantara, PT Pindad, PT Pal, PT Krakatau Steel, PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan lain-lainnya, juga harus dikuasai negara. Bila BUMN ini dikuasai investor maka kepentingan nasional dan masyarakat berada dalam bahaya. Hal ini menyebabkan lemahnya kemampuan negara melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga BUMN-BUMN strategis juga harus dikuasai negara dan tidak boleh diprivatisasi. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin termasuk pejabat negara melakukan kebijakan yang dapat membahayakan umat. Rasul bersabda, “Tidak boleh ada bahaya (dlarar) dan (saling) membahayakan”.

Jadi sikap apa yang harus kita ambil terhadap kebijakan privatisasi BUMN?

Kita harus mencegah terjadinya privatisasi aset-aset nasional. Jika pemerintah dan elit politik yang menguasai parlemen tetap tidak mengindahkan hukum-hukum Allah dan mengabaikan kepentingan nasional dengan tetap menjual “negara ini”, maka rakyat secepatnya harus diberikan pemahaman agar tidak lagi memilih pemimpin dan partai pengemban ide-ide Kapitalisme yang melanggengkan penjajahan asing. Rakyat harus diberikan pemahaman solusi-solusi Islam sehingga mereka tergerak untuk memilih Syariah dan Khilafah sebagai sistem kehidupan mereka.

Advertisements

Comments»

1. Dahlan ti Bogor - August 26, 2008

Privatisasi BUMN… awalnya terlihat menjanjikan… yaitu untuk melakukan kerjasama Investasi agar BUMN yang gak keurus menjadi lebih bergairah dan profesional… karena institusi swasta masuk kedalam BUMN-BUMN tersebut… tetapi… dalam kaidah bisnis… gak ada investor yang mau kepada BUMN yang selalu merugi dan gak keurus (miss Manajement)… mereka lebih suka BUMN-BUMN yang strategis dan punya nilai keuntungan yang besar… jadilah… Indosat, pertamina, PLN, dan BUMN-BUMN yang strategis menjadi jualan Pemerintah… tetapi maaf-maaf kalau pemerintah menjual BUMN kelewat murah.. dan murahan… contoh Indosat setelah dibeli Asing… beberapa tahun lalu dengan harga murah… eee. sekarang harga jual kembali jauh lebih mahal… Oon nya Indonesia … nawar2 mau beli kembali tuh Indosat… Oon apa Bego tuh Penguasa Indonesia (Mentri BUMN)…

2. momogi - August 26, 2008

tak ada rotan akarpun jadi
tak dapat tunjangan, jualan pun jadi
kayak gak tau aja
dari dulu
emang negara kita udah dijual

salam kenal….baru mampir dari infogue lho

3. upiakbanun - November 12, 2008

kalau PT bumi resources punyanya bakri trus dijual ke negara asing…. kemudian perusahaan sejenis yang bukan milik pemerintah juga dijual semua…
lantas… apa yang tinggal menjadi milik anak negeri


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: