jump to navigation

Mengurai Problem Sistematis Korupsi June 25, 2008

Posted by gusuwik in Afkar Politik.
trackback

Indonesia memang sebagai surganya para koruptor. Entah kenapa, pekerjaan haram korupsi, seolah-olah telah menjadi ’kebiasaan’ bagi warga Indonesia. Korupsi sudah merajalela dihampir terjadi di seluruh pejabat publik. Sebagian besar terlibat bahkan sebagai playmaker.

Mulai dari pejabat publik yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat namun justru bertindak sebagai ’penyunat’ uang rakyat. Menurut Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Syamsa Ardisasmita, berbeda dengan penanganan kasus korupsi sebelumnya pada tahun 1999 hingga 2004, kasus korupsi lebih banyak terjadi di DPRD. Tercatat ada 23 kasus korupsi di KPK yang melibatkan anggota DPRD di berbagai provinsi. “Tapi kalau sekarang kebanyakan kasus korupsi yang banyak melibatkan kepala daerah,” katanya. Dari kebanyakan kasus yang ditangani KPK, 73 persen diantaranya adalah kasus korupsi yang terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa. Contoh kasus yang melibatkan kepala daerah seperti kasus korupsi APBD dengan tersangka Walikota Medan Abdillah dan wakilnya Ramli Lubis. Kemudian mantan Walikota Makassar Amiruddin Maula yang telah divonis 4 tahun dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam, dan Bupati (non aktif) Kutai Kartanegara Syaukani HR yang divonis 2,5 tahun penjara terkait 4 kasus korupsi dana APBD. (persda network, 01/04/2008)

Bukan hanya itu, di departemen pelayanan publik, kasus korupsi juga terungkap telah merajalela. KPK telah memukan indikasi korupsi di Bea Cukai. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, empat pegawai Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjungpriok, Jakarta Utara, diindikasi melakukan suap. Selain menemukan penyuapan, penggeledahan KPK bersama pihak Bea Cukai di KPU Bea Cukai Tanjungpriok, mendapati modus baru suap. Yaitu, menggunakan kurir seperti satpam, tukang parkir, dan petugas kebersihan. Bahkan, tempat ibadah pun menjadi lokasi para koruptor bertransaksi. (03/06/2008, Liputan 6 SCTV).

Lebih mengerikan lagi, para anggota dewan yang seharusnya membuat aturan untuk ’meminimalisir’ korupsi namun justru dengan ’akal bulusnya’ mengotak-atik aturan untuk melegalkan korupsinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, setelah sebelumnya menangkap tangan Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, juga menahan anggota Komisi IV DPR terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi lahan hutan, yakni anggota Fraksi Partai Demokrat dari Sumatera Selatan, Sarjan Tahir. Mereka di duga terkait dengan dugaan menerima suap pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sarjan ditahan terkait kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi hutan mangrove seluas 600 hektar untuk Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. (03/05/2008, http://www.detik.com)

Lebih mengerikannya lagi, aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi ’pemburu’ koruptor tapi justru menjadi ’backing’ koruptor. Terungkapnya ’main mata’ aparat kejaksaan agung dengan Artalyta telah membongkar kebobrokan aparat penegak hukum di Indonesia. Kejasaan agung sebagai departemen yang diberi amanah untuk memberantas gurita korupsi di negeri ini justru aparatnya ’bermain-main’ perkara korupsi kelas kakap. Kita pun sudah tahu bahwa keluarnya SP3 perampokan harta negara lewat BLBI yang dilakukan oleh Samsul Nursalim di BDNI ternyata ’buah karya’ aparat kejaksaan sendiri. Tak tanggung-tanggung, jual beli perkara dan’backing’ aparat ini terindikasi melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Untung Uji Santoso, dan Jaksa Agung Muda Intelijen, Wisnu Subroto. Ketiga orang itu disebut-sebut dalam rekaman telepon terdakwa Artalyta dengan petinggi kejaksaan. (16/06/2008, Liputan6.com). Sungguh, ini adalah sebuah ironi.

Akar Masalah

Gaji yang rendah kerap kali dituding sebagai penyebab utama merajalelanya  korupsi di Indonesia. Tetapi, studi terbaru yang dilakukan Bank Dunia membantah argumen tersebut. Deon Filmer (Bank Dunia) dan David L Lindauer (Wellesley College)  dalam World Bank Working Paper No. 2226/2001 yang berjudul ‘Does Indonesia Have a Low Pay Civil Service’  menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pegawai negeri 42% lebih tinggi dibanding  swasta. (Media Indonesia, 2 Juli 2001). Walhasil, alasan gaji rendah yang selama ini dijadikan alasan semakin merajalelanya korupsi di Indonesia adalah tidak benar. Jika demikian adanya, lantas apa penyebab korupsi?

Jika ditelesik lebih dalam, ada dua hal mendasar yang menjadi penyebab utama semakin merebaknya korupsi. Pertama: mental aparat yang bobrok. Memang betul bahwa mental aparat kita sudah sedemikian bobrok. Menurut www.transparansi.or.id, terdapat banyak karakter bobrok yang menghinggapi para koruptor. Diantaranya sifat tamak. Sebagian besar para koruptor adalah orang yang sudah cukup kaya, namun karena ketamakannya masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Sifat tamak ini biasanya berpadu dengan moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Ujungnya, aparat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi, baik dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

Namun yang lebih mendasar lagi adalah tidak adanya iman Islam didalam tubuh aparat. Jika, seorang aparat telah memahami betul bahwa perbuatan korupsi itu tidak boleh dilakukan dan haram hukumnya maka aspek kesadaran halal-haram inilah yang akan menjadi self control bagi setiap individu untuk tidak berbuat melanggar hukum syara’. Sebab taruhannya akan sangat besar. Jika tetap melakukan perbiatan yang mendatangkan dosa jelas kelak akan masuk neraka dan akan mendapat siksa yang berat.

Kedua: kerusakan sistem baik sistem politik dan pemerintahannya. Kerusakan sistem inilah yang memberikan banyak peluang bagi setiap warga, baik aparatur pemerintah maupun rakyatnya untuk beramai-ramai melakukan korupsi. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi yang ada justru diindikasi ’mempermudah’ timbul korupsi karena di dalam peraturan perundang-undangan yang ada mencakup peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. (www.transparansi.or.id,)

Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Syamsa Ardisasmita, mengatakan bahwa saat ini kasus korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya yang ditangani oleh KPK lebih banyak mengusut kepala daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah mahalnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Potensinya lewat Pilkada. Karena butuh political cost (biaya politik) tinggi.” kata Syamsa, di KPK. (persda network, 01/04/2008).

Mahalnya biaya politik ini, memicu para gubernur, bupati, walikota bahkan bisa jadi Presiden akan bekerja keras untuk ’mengembalikan’ modal politiknya yang selama kampanye telah dikeluarkan. Bukan hanya modal dasarnya, termasuk juga ’keuntungan’ tentu akan diburu juga. Jika demikian adanya maka para pejabat publik, secara umum akan sangat kecil kemungkinan memikirkan kesejahteraan rakyat. Yang ada adalah memikirkan bagaimana mengembalikan modal dan keuntungan politik serta modal tambahan untuk maju ke pentas pemilihan kepala daerah ataupun presiden. Walhasil, sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini, memang telah memaju percepatan terjadinya korupsi.

Islam Memberantas Korupsi

Sistem pencegahan korupsi dalam Islam terbangun dalam sebuah sistem sangat sederhana sehingga sangat efektif. Dalam wacana hukum sekarang disebut dengan sistem pembuktian terbalik.  Dengan logika bahwa pejabat dalam sistem Khilafah adalah mengorbankan waktunya 24 jam sehari untuk melaksanakan amanat, maka tidak layak dia mendapatkan kelebihan harta dari yang seharusnya dia miliki, walaupun dia peroleh secara halal. Sehingga apabila ada kelebihan, dialah yang harus menjelaskan, darimana dia peroleh. Jika dia peroleh dari kecurangan, maka harta itu wajib dikembalikan kepada negara.

Sistem pemberantasan korupsi dengan sistem pembuktian terbalik, telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Al Khaththab ra. Ketika itu, Abu Hurairah r.a. diangkat menjadi wali (gubernur), beliau r.a. menabung banyak harta dari sumber-sumber yang halal.  Mendapatkan informasi tentang hal itu, Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Al Khaththab r.a.  memanggil sang Gubernur ke ibukota negara Khilafah, Madinah. Sesampai di kota Madinah Al Munawwaroh, Khalifah Umar r.a. berkata kepada Sang Gubernur: ”Hai musuh Allah dan musuh kitab-Nya!  Bukankah engkau telah mencuri harta Allah? ”

Gubernur Abu Hurairah r.a. menjawab: ”Wahai Amirul Mukminin, aku bukan musuh Allah dan bukan pula musuh kitab-Nya.  Tapi aku justru musuh siapa saja yang memusuhi keduanya. Dan aku bukanlah orang yang mencuri harta  Allah”. Khalifah Umar r.a. bertanya kepadanya: ”Lalu dari mana engkau kumpulkan harta sebesar 10.000 dinar itu?”  Abu Hurairah r.a. menjawab: ”Dari untaku yang berkembang pesat dan dari sejumlah pemberian yang berturut-turut datangnya”. Khalifah Umar r.a. berkata: ”Serahkan hartamu itu ke Baitul Mal kaum muslimin”.  Abu Hurairah r.a. segera memberikannya kepada Khalifah Umar r.a. lalu mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata lirih: ”Ya Allah, ampunilah amirul mukminin”.

Cerita diatas menjelaskan bahwa pertama, harta negara dalam sistem Khilafah pada hakikatnya adalah harta Allah SWT yang dimanatkan kepada para pejabat untuk menjaganya dan tidak boleh mengambilnya secara tidak haq.  Tindakan mengambil harta negara secara tidak haq adalah tindakan curang yang oleh Khalifah Umar r.a. diibaratkan dengan mencuri harta Allah untuk lebih menegaskan keharamannya.

Kedua, pejabat yang mengambil harta negara secara tidak haq, maka oleh Khalifah Umar r.a. dicap sebagai musuh Allah dan kitab-Nya.  Sebab berarti mereka tidak menghiraukan lagi larangan Allah SWT. Dan Allah SWT tidak mengijinkan hal itu sebagaimana firman-Nya :

”Siapa saja yang berbuat curang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu”. (TQS. Ali Imran 161).

Ketiga, Khalifah sebagai kepala negara harus menjaga pejabatnya bawahannya jangan sampai ada yang melakukan tindakan curang alias korupsi.   Untuk menjaga hal ini, Khalifah Umar r.a. membuat prosedur siapa saja pejabat Gubernur maupun Walikota yang diangkatnya, akan dihitung terlebih dahulu jumlah kekayaan pribadinya sebelum diangkat.  Lalu dihitung lagi saat dia diberhentikan. Jika terdapat indikasi jumlah tambahan harta yang tidak wajar, maka beliau menyita kelebihan yang tidak wajar itu atau membagi dua, separuhnya diserahkan kepada baitul mal.

Wahai Kaum Muslimin

Bukankah sudah terlihat begitu nyata, bahwa kerusakan telah merajalela dalam sistem dan orang (pejabat negara). Kerusakan inilah yang kemudian memacu terjadinya korupsi. Yang ujungnya menyengsarakan rakyat. Jika sistem dan orangnya saat ini telah terbukti gagal menyengsarakan rakyat, apakah kita biarkan sistem dan orangnya tetap memimpin negeri ini? Bukankah saatnya kita ganti sistem dan orangnya dangan sistem dan orang yang secara keyakinan dan bukti empiris telah mampu memberantas korupsi? Yakni dengan menegakkan sistem Islam melalui bingkai Daulah Khilafah serta orang-orang yang berkepribadian Islam yang senantiasa memegang amanah. Bukankah saatnya Indonesia Kita berubah menjadi lebih baik? Jika sistem dan orangnya saat ini telah terbukti gagal? Lalu sistem apalagi jika bukan sistem Islam?

Advertisements

Comments»

1. Mubarak - November 13, 2008

Terapkan Syariat Islam, maka Korupsi akan hilang dari muka bumi ini


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: