jump to navigation

Keseimbangan Politik LN atau Politik Pragmatisme? September 21, 2007

Posted by gusuwik in Afkar Politik.
trackback

Sebelum KKT APEC di Sydney, Australia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dua pemimpin negara besar. SBY terlebih dahulu menerima Presiden Rusia Vladimir Putin di Jakarta, baru kemudian bertemu Presiden Amerika Serikat George W. Bush di Sydney, Australia.

Pertemuan SBY dengan Putin membicarakan masalah bilateral, terutama masalah ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi. Juga dibahas adanya kesepakatan Rusia memberikan soft loan kepada Indonesia untuk membeli peralatan militer Rusia. “Akan ada kerja sama teknis militer lain dan pertukaran pejabat tinggi militer kedua negara,” kata Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal. Kerja sama di bidang energi juga dibicarakan. Ada dua MoU penting, yaitu antara Pertamina dan Lube Oil senilai USD 1 milliar. Juga kerja sama antara PT Aneka Tambang dan Rusal mengenai aluminium senilai USD 3 miliar.

Dino mengakui, kerja sama dengan Rusia merupakan bagian dari keseimbangan politik luar negeri Indonesia. “Presiden selalu mengatakan ekuilibrium, tapi ada istilah lain yang digunakan presiden, all direction forum policy. Berarti semua orang kita temani dan dari semua orang kita petik manfaat dari kemitraan atau partnership,” tandas Dino. Dengan berkawan dengan semua pihak, kata Dino, keamanan nasional kita, kesejahteraan nasional, dan kesejahteraan bangsa lebih terjamin di internasional.

Antara Kawan dan Lawan

Apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia lewat Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ‘gelap mata’. Tidak bisa secara jelas dan tegas membedakan mana kawan dan mana lawan. Atau lebih tepatnya mengedepankan pragmatisme daripada sebuah idealisme. Yang terpenting, ketika dalam suatu hubungan ada ‘sedikit manfaat’ maka akan diambil. Tidak perduli berhubungan dengan siapa.

Kita masih ingat dan masih terngiang-ngiang, bahkan mungkin secara institusi pun belum dicabut undang-undangnya. Pemerintah Indonesia dengan tegas ‘mengharamkan’ paham sosialisme. Setiap warga Negara yang teridentifikasi mempunyai hubungan dengan ‘ideologi haram ini’ walau sekecil apapun maka akan mendapatkan ‘sanksi’. Entah itu dalam bentuk sanksi sosial kecil. Bahkan,pemerintah Indonesia sendiri pun dengan gencarnya mengkampanyekan bahaya laten komunis setiap tanggal bulan September. Bukan hanya pertumpahan darah yang ditimbulkan, namun lebih dari itu, yakni ‘kejamnya’ ideology komunis tersebut. Walhasil, di masyarakat akar rumput terpatri dengan jelas kengerian akan munculnya kembali ideology komunis ini. Atau dengan kata lain, siapapun dia, apakah orang, lembaga, organisasi bahkan Negara sekalipun yang menganut paham sosialis-komunis hendaknyalah dijadikan ‘musuh’ yang nyata. Dan patut waspada setiap berhubungan dengan pihak-pihak tersebut.

Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa justru pemerintah saat ini berusaha menjalin hubungan mesra dengan pemerintah Rusia? Apalagi menjalin hubungan strategis –kerjasama militer dan energy–? Bukankah Rusia adalah Negara yang masih menganut paham sosialis-komunis –walaupun sudah tambal sulam dengan ideology kapitalis–? Apakah hanya karena sering di embargo persenjataan dan alutsitas TNI oleh AS, akhirnya berbalik arah menjalin hubungan dengan Rusia? Apakah kita akan ‘memberontak pakem’ pemahaman yang menyatakan bahwa sosialis-komunis adalah musuh nyata? Bukankah kita paham bahwa ‘tidak ada makan siang gratis?’

Dari pernyataan Dino diatas bisa diterjemahkan lebih lanjut bahwa pemerintah Indonesia mulai ‘meninggalkan’ AS dan sekutunya dalam urusan persenjataan dan energy. Dan menjadikan Rusia menjadi kawan. Benarkah AS bisa menjadi ‘lawan’? Kayaknya pertanyaan ini masih jauh pungguk dengan api. Tidak mungkin. Bukankah pemerintah Indonesia masih dalam dominasi AS dan sekutunya? Apakah pemerintah Indonesia mampu dan bisa, sebut saja ‘meninggalkan’ (bukan menjadikan AS sebagai musuh)?

AS dan Rusia yang seharusnya menjadi ‘lawan abadi’ oleh pemerintah Indonesia dijadikan sebagai ‘kawan abadi’. Sungguh ini adalah sebuah ironi.

Antara Keseimbangan dan Tekanan

Sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan menjalin hubungan mesra dengan Rusia oleh pemerintah Indonesia dikatakan merupakan bagian dari keseimbangan politik luar negeri Indonesia. Benarkah ini merupakan upaya perimbangan? Perimbangan untuk apa?

Dikatakan keseimbangan jika ada satu bandul yang lebih berat yang menyebabkan miring sebelah. Oleh karenanya perlu disamakan dengan upaya seoptimal mungkin sehingga terjadi keseimbangan.

Politik LN AS adalah politik dominasi yang hingga saat ini belum ada yang menandinginya. Sehingga seluruh Negara-negara yang ada di dunia memang mengikuti perputaran kebijakan AS jika mau ‘selamat’. Atau dengan kata lain bandul pendulum politik mengarah ke AS. Sehingga memang berat sebelah ke AS. Dan faktanya, seluruh Negara di dunia tunduk pada AS, tak terkecuali Rusia.

Walhasil, jika upaya mengurangi dominasi AS dengan berhubungan dengan Rusia maka pada hakikatnya hanyalah memalingkan sejenak permasalahan bukan menyelesaikan permasalahan. Alih-alih mempunyai bargaining, yang ada justru semakin ditekan. Baik langsung oleh AS maupun lewat Rusia itu sendiri. Kita tahu bahwa, walau Rusia kelihatan ‘berseberangan’ dengan AS namun pada kenyataannya Rusia ‘berada’ dalam pengaruh AS. Atau paling tidak bernai vis a vis dengan AS. Sebagai contoh bidang ekonomi, Rusia pasca Gorbacevh sangat tergantung pada AS. Karena memang sejatinya yang ‘menggulingkan’ institusi Uni Soviet adalah AS. Atau fakta kekinian terkait dengan permasalahan di Irak, Afganistan dan Korea Selatan. Rusia hanya bisa ‘melontarkan pendapat’ bahwa dia tidak setuju dengan kebijakan AS yang menganeksasi negera-negara tersebut. Rusia pun akan ‘mengancam’ mengeluarkan hak veto. Namun tatkala AS melangkah sendiri menjajah Irak dan Afghanistan, Rusia diam beribu bahasa. Karena memang ‘tidak berani’. Atau ini memang startegi Rusia untuk ‘meningkatkan image’ yang selama ini memang sudah luluh lantak.

Namun terlepas dengan itu semua, pesan kuat yang ingin disampiakn oleh Dino Pati Djalal sebenarnya adalah kebijakan dasar politik Luar Negeri Indonesia adalah politik pragmatis. Jika ada hubungan yang bisa mendatangkan ‘manfaat’ maka hubungan itu akan bisa dijalin. Tidak peduli lagi norma-norma dasar kebijakan yang secara hokum telah dibuat dan secara konvensi telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari pernyataannya: ‘Semua orang kita temani dan dari semua orang kita petik manfaat dari kemitraan atau partnership’. Sehingga tidak heran jika hubungan dagang dengan Israel berjalan mulus walaupun secara konstitusi tidak mengakui adanya ‘negara Israel’, termasuk didalamnya hubungan dengan Rusia yang secara mengemban ideology komunis dimana secara konstitusi ideology komunis masih ditetpkan sebagai ‘bahaya laten’ Negara.

Dari sini, mungkin lebih tepat jika politik Luar Negeri Indonesia saat ini disebut sebagia politik pragmatisme daripada menjaga keseimbangan. Karena sekali lagi posisi Indonesia alih-alih menjaga keseimbangan namun lebih pada melengkapi daftar panjang Negara-negara yang member tekanan pada Indonesia.

Advertisements

Comments»

1. Pionerson - October 15, 2007

God Bless USA.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: